Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 20.000 jamaah. Sesuai amanat Undang-Undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92 persen untuk jamaah haji reguler dan 8 persen untuk jamaah haji khusus.
KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri yang salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Dari enam saksi yang dipanggil, baru terlihat Bos Maktour, Fuad Hasan yang tiba di lokasi. Pantauan di lokasi, Fuad tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.56 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jaket hitam.
Pengeluaran keuangan haji yang diantaranya meliputi kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf g meliputi untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Lebih lanjut, pengeluaran dana kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam bersumber dari nilai manfaat DAU (Dana Abadi Umat).
ICW mendesak KPK agar menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana haji, khususnya berkaitan dengan layanan masyair dan penyediaan konsumsi.
Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia
JMW (Jana Madinah Wisata ) No.1 Provider Haji Furoda di Indonesia
Sales & Marketing
